>>>..Syarat Sah Kontrak..<<<

Posted in Ilmu Hukum with tags , on Maret 22, 2009 by bambangadisaputra

SYARAT SAH KONTRAK

Syarat sahnya suatu kontrak diatur pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, mengingat bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Didalam pasal 1320 KUH Perdata syarat sah suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :
1. Kesepakatan yang Mengikatkan Diri
2. Kecakapan Untuk Menbuat Perikatan
3. Suatu Hal Tertentu
4. Sebab yang Halal (diperbolehkan)
Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif, karena terkait dengan subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif, karena berkaitan dengan objek perjanjiannya.
Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat diminta pembatalan oleh salah satu pihak. Namu, perjanjian tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim. Disamping itu, apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

a. KESEPAKATAN
Kesepakatan dalam kontrak adalah perasaan rela atau ikhlas diantara pihak-pihak pembuat kontrak mengenai hal-hal yang dituangkan dalam isi kontrak. Kesepakatan ini dinyatakan tidak sah apabila dibuat atas dasar penipuan, kesalahan, paksaan dan penyalahgunaan.
b. KECAKAPAN
Kecakapan berarti pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Yang tidak cakap menbuat kontrak oleh hukum adalah mereka yang belum dewasa (anak-anak), orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele) dan orang sakit jiwa.
Kriteria dewasa menurut hukum, yaitu :
• Menurut Hukum Perdata
Menurut hukum perdata, belum dewasa berarti belum genap berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Mereka yang belum genap 21 tahun tetapi telah menikah dan bercerai tidak bias dianggap lagi belum dewasa.
• Menurut Hukum Pidana
Menurut hukum pidana, yang disebut dengan dewasa adalah seseorang yang telah berumur 21 tahun atau seseorang yang belum berumur 21 tahun tetapi sedah menikah.
• Menurut Hukum Adat
Menurut hukum adat, dewasa atau belum dilihat dari usia dan perkembangan jiwa yang patut dianggap cakap atau tidak cakap, serta mampu atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.
• Menurut Undang-Undang Perkawinan
UU No.1 Tahun 1997 tentang Perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut :
I. Izin orang tua bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan jika belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat 2)
II. Umur minimum untuk diizinkan melangsungkan perkawinan laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun (pasal 7 ayat 2)
III. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah berada dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1)
IV. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, berada dalam kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1)
Namun, undang-undang ini tidak mencantumkan ketentuan yang mengatur tentang “yang disebit dengan belum dewasa dan dewasa”.

c. HAL TERTENTU
Hal tertentu mempunyai maksud bahwa objek yang diatur dalam kontrak harus jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh mengambang atau samar-samar. Sehubungan dengan pokok perikatan yang justru menjadi isi dari kontrak, maka suatu kontrak harus mempunyai pokok atau objek barang yang setidak-tidaknya dapat ditentukan jenisnya.
d. SUATU SEBAB YANG DIBOLEHKAN/HALAL
Suatu sebab yang dibolehkan berarti bahwa kesepakatan yang tertuang didalam suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. KUH Perdata memberikan kebebasan berkontrak secara tertulis maupun secara lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Disamping itu, suatu sebab yang halal dapat ditemukan di beberapa pasal KUH Perdata terutama pasal 1336 KUH Perdata, yang berbunyi “bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi terdapat sesuatu sebabyang halal ataupun jika ada suatu sebab lain yang dinyatakan, maka kontrak sebagaimana diatur demikian adalah sah”
dsc00443

>>…Seklilas Pandangan Tentang Hukum Kontrak…<<

Posted in Uncategorized on Maret 21, 2009 by bambangadisaputra

Kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu Contract yang berarti perjanjian. Hukum Kontrak adalah hukum yang mengatur tata cara, hal-hal yang harus dipatuhi dan penegakan kontrak itu sendiri.
Penyusunan kontrak diisyaratkan oleh adanya 2 (dua) unsur, yaitu :
1. Adanya kebutuhan akan bantuan
2. Adanya kebutuhan akan memperoleh keuntungan dari bantuan yang diberikan.
MenurutPasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalahsuatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dimana isi perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
Asas-asas Hukum Kontrak :
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Adalah kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undangkepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.
2. Asas Konsensualitas
Adalah pada dasrnya perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.
3. Asas Itikad Baik
4. Asas Kepstian Hukum
5. Asas Kepribadian
Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan.

Say No Too Drug’s

Posted in Uncategorized on Maret 20, 2009 by bambangadisaputra

img_79841Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.Ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.Pengaturan narkotika bertujuan Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika Membrantas peredaran gelap narkotika